Carut marut pengelolaan Negara yang terjadi di negeri
ini kian hari kian menjamur. Kecarut-marutan itu tidak hanya terjadi di tingkat
atas. Bahkan tingkat bawahpun ikut terjangkiti. Tidaklah susah mencari berita
kecarut-marutan negeri ini. Kita dapat menyaksikan dengan mudah di media cetak
maupun elektronik. Seolah-olah itu adalah suguhan sehari-hari rakyat. Disela
kasus-kasus korupsi yang marak, rakyat baru-baru ini disuguhi tontonan berita
yang menambah kegalauan hati mereka, yaitu rencana kenaikan harga BBM mulai 1
April mendatang.
Alasan klasik yang sering digulirkan pemerintah adalah
harga minyak dunia yang naik, sehingga memicu kenaikan harga BBM di Indonesia.
Bahkan kenaikan pun tidak hanya BBM, rencananya pemerintah juga akan menaikkan
tariff dasar listrik.
Kenaikan BBM awal tahun ini tentunya akan menambah
daftar masalah serius bagi negeri ini. Khususnya rakyat kecil, betapa tidak?
Bisa dipastikan jika BBM naik tentu saja hampir semua barang-barang akan ikut
naik. Rakyat dengan gaji pas-pasan akan semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari akibat harga bahan-bahan pokok naik. Rakyat kian menjerit. Bukan
tidak mungkin akan menambah jumlah rakyat yang memakan nasi aking (nasi basi
yang dikeringkan).
Namun, masalah tidak akan berhenti hanya pada
pemenuhan kebutuhan pokok rakyat saja, kekerasan, pengangguran, kriminalitas,
pencurian, bahkan pembunuhan akan semakin menjadi-jadi. Juga berbagai masalah
baru yang timbul akibat kenaikan BBM.
Bila ditanya, siapakah yang akan diuntungkan dalam
kenaikan BBM ini? Tentunya bukan rakyat, melainkan perusahaan-perusahaan asing
yang telah mengambil alih (privatisasi) pengelolaan sektor migas negeri ini.
Apalagi jika nanti pemerintah benar-benar akan menghapuskan subsidi BBM.
Pengusaha-pengusaha asing akan tepuk tangan karena kegirangan. Sebab mereka bisa
dengan leluasa mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dan memasukkan ke kantong
mereka tanpa menyisakan sepeserpun untuk rakyat negeri ini..
Keputusan kenaikan BBM ini masih menunggu keputusan
dari DPR dan Presiden. Maka sebelum keputusan itu dibuat, pemerintah perlu
melihat lebih dekat derita akar rumput, bila mengambil keputusan terkait
kenaikan BBM. Jangan hanya melihat dari segi untung rugi.
Salah satu faktor berdirinya sebuah negara adalah rakyat.
Maka tak ada salahnya jika setiap kebijakan yang diambil harus pro rakyat.
Apalagi jika mengingat awal mula mereka menjadi pemimpin dan berkuasa, mereka
dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Sehingga kewajiban pemimpin adalah
mengemban amanah untuk mensejahterakan rakyat.
Dan yang perlu diingat pemimpin negeri ini adalah
bawasanya kelak seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa
yang ia pimpin.
{ 0 comments... read them below or add one }
Post a Comment